Politik Bohirkrasi Antara Penguasa dan Pengusaha

202
4

Politik Bohirkrasi Antara Penguasa dan Pengusaha – Hari ini merupakan hari yang paling dinanti-nanti oleh 260 juta lebih rakyat Indonesia.

Disepanjang hari ini hingga beberapa hari kedepan, dipastikan akan adanya gejolak dan ledakan emosi yang sangat signifikan. Bagaimana tidak?

Pemilihan umum kali ini serentak dan terbesar pertama kalinya terjadi di negara ini. Ada 5 lembar kertas suara yang akan dipersiapkan, dicoblos dan dihitung nantinya.

Meski begitu, artikel ini tidak akan memuat pandangan politik pribadi apalagi ikut-ikutan kampanye terang ya, wkwkwk. Yaaah seperti biasa, sebatas pengetahuan umum yang lumayan menarik juga sih.

Apa Itu Politik Bohirkrasi ?

Aorlin sendiri bukalah lulusan hukum apalagi tata negara. Jadi artikel ini merupakan rangkuman dari beberapa artikel yang saya jadikan referensi.

Istilah “Bohir“, beberapa kalangan mengenal kata tersebut dengan artian “Pemilik Modal“. Sedangkan dalam bahasa aslinya Belanda, “Bouwheer” berarti “Kontraktor“, yang berasal dari kata “Bouwen” (membangun) dan “Heer” (Tuan).

Jadi… dalam kamus politik di Indonesia, Bohir ini diartikan sebagai Pemberi Modal Politik. Bohir juga bisa jadi sebagai Rentenir Politik yang memberikan dana politik kepada Aktor ataupun Aktris Pilkada dan sejenisnya.

Politik Bohirkrasi, Antara Penguasa dan Pengusaha

Saking pentingnya peranan sang Bohir ini, banyak kalangan yang meyakininya. Siapapun kandidatnya, Bohir lah yang menentukan keberhasilan keberhasilan dan kemenangannya.

Sebaliknya, bagi kandidat dengan Bohir yang lebih lemah, atau tak memiliki Bohir sama sekali, akan dipastikan mengalami kekalahan dan kesulitan dalam pemilu.

Sampai-sampai guys.., jika seorang kandidat bisa menang dalam pemilu tanpa bantuan Bohir, maka hal tersebut dianggap sebagai mukjizat.

Maka saya sangat setuju, dan saya rasa bukanlah sesuatu yang berlebihan, bahwa praktik Demokrasi di Indonesia saat ini adalah sistem Bohirkrasi.

Ya kenapa cobak??, slow aja guys…, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Pemegang saham terbesar dalam Pemilu di Indonesia bukanlah rakyat (Demos) melainkan para bohir. Iya kan??, iya nggak?, hayo jujur… 😉

Rakyat hanya sebagai pelengkap dalam pesta lima tahunan ini. Karena itu tidaklah berlebihan kalau kita ganti slogan Pesta Rakyat itu menjadi Pesta Para Bohir.

Menyempurnakan Kegagalan Demokrasi

Jelas sekali, dampak langsung dari sistem bohirkrasi ini adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang kurang kompentensif dalam memenuhi ekspetasi publik.

Hasilnya ya akan ada banyak kebijakan pembangunan yang diarahkan kepada para Bohirkrasi itu tadi, dan tak lain hanya untuk kepentingan mereka sendiri, dan jelas bukan lagi untuk rakyat.

Politik Bohirkrasi, antara penguasa dan pengusaha telah menjadi momok politik balas budi, yang hanya mementingkan kejahatan sistemik-korporat.

Pembangunan dan pertumbuhan begitu banyak menuai kontroversi, nyatanya hal-hal tersebut tak membawa manfaat yang merata bagi rakyat.

Dengan kejahatan terstruktur semacam itu, praktik Bohirkrasi bertanggung jawab dalam menciptakan 2 kelompok besar di lingkungan masyarakat, yakni:

Baca: Masa Jabatan 1 Periode 8 Tahun, Kamu Setuju?

Borjuis – Kelompok orang-orang kaya dan berkuasa. Yap tentu saja, terciptanya golongan ini karena pelaku pengusaha dan penguasanya ya orang-orang itu juga.

Proletar – Kelompok marginal dan yang dimiskinkan. Iya kelompok ini menjadi kumpulan manusia tanpa akses pada sumber daya dan alat-alat produksi. Hingga terbatas menjadi buruh atau pekerja pada bisnis industri pariwisata, pertanian, atau tambang yang dikuasai oleh para Borjuis.

Tuh gimana guys??, serem kan??, Eh biasa aja ya??, iya kan dari dulu juga udah gitu-gitu aja ya, wkwkwk.

Sekian tulisan ngasal bin gajelas tentang Politik Bohirkrasi antara Penguasa dan Pengusaha versi Aorlin.com. Semoga bermanfaatt dan See Ya!

Punya pemikiran serupa?, Mari bercerita…. 😉

Referensi:
Politik Pembangunan, Bohirkrasi dan Etos Perlawanan

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here