Konsep Dasar Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Sebelumnya, diawal postingan ini sebaiknya kita dasari terlebih dahulu dengan 4 konsep dasar pembatasan masa jabatan presiden yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia, gini nih;
- No re-election, gak ada masa jabatan kedua.
- No immediate re-election, gak boleh ada masa jabatan yang berlanjut.
- Only one re-election, maksimal hanya boleh 2 kali masa jabatan.
- No limitation re-election, ga ada sama sekali batas masa jabatan (parah).
Dari daftar konsep diatas itu, kita atau Indonesia saat ini menerapkan poin ketiga yakni “Only one re-election” atau maksimal hanya boleh 2 kali masa jabatan.
dan sejauh ini saya merasa itu cukup fair dan fine-fine aja kan. Terbukti pak Esbeye sebagai pionir yang menjalankan konsep tersebut dengan cukup mulus hingga di masa-masa akhir periode keduanya.
Namun seperti yang saya sampaikan pada paragraf awal tadi, panasnya gelora pilpres 2019 kali ini sedikit menggeser pemikiran.
Yang tadinya saya pikir fine-fine aja, sekarang malah nampak agak kurang fine. Gimana mau fine??, cobak aja kamu ikut mikir dan perhatikan.
Dari 5 tahun masa jabatan pak Joko, setidaknya cuma ada 4 tahun masa efektif pemerintahannya, bisa-bisa gak sampai segitu.
Usulan Perubahan Batasan Masa Jabatan Presiden, Jadi 8 Tahun 1 Periode Bukan tanpa dasar, pergeseran pemikiran saya diatas dipengaruhi oleh 2 orang, dan setelah saya baca dan mikir sambil guling-guling, dan akhirnya saya setuju bangett sama mereka.
Yang pertama, adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan, om Syaifullah Tamliha.
Beberapa hari yang lalu beritanya cukup tranding di CnnIndonesia.com, Politikus PPP Syaifullah Tamliha mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah menjadi delapan tahun dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.
Lanjut yang kedua, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup satu kali saja.
Namun, tahun kepemimpinan diperpanjang menjadi delapan tahun. Liputan6.com
Cucok kan?, Usulan semacam ini tentu dimaksudkan agar pak Presiden atau pemimpin negara bisa fokus membangun dan memajukan bangsa.
Dan biar Presiden dan wakilnya gak keganggu oleh masa kampanye ataupun kehadiran penantang di pilpres mendatang.
Lagipula, sekali coba ikut mikir deh, “mereka” tu dituntut bangun dan kembangkan negara, bukan bangun rumah dengan lesehan warung kopi buat nongkrong.
4-5 tahun itu ga cukup lah, tapi kalo 7-8 tahun cukup masuk akal, yaaah setidaknya akal saya, wkwkwk, kalo akal kamu??
Coba deh Tuliskan di kolom komentar dibawah sob!! hehehee
Blogger yang pingin banget Pergi ke Jepang. *doain ya gaes ^-^
Saya juga sangat tertarik dengan Indsutri Kreatif dan Dunia Intenet
Hobi saya Membaca, Ngedit Foto dan Video.
- Apa itu Bucin? Berikut Ciri-ciri, Jenis dan Penjelasannya - Februari 25, 2020
- 10 Universitas Terbaik di Yogyakarta di Tahun 2020 - Februari 22, 2020
- 5 Tempat Wisata Khas Jepang Yang Ada di Indonesia - Februari 19, 2020
Siap gan bagus, makasih atas kunjungan dan supportnya
sempat dengar berita ini di tv kemaren gan. apapun yang dibuat, yang penting bisa bikin indonesia jadi lebih baik itu sudah cukup bagi saya.
Botul itu bang, hahaaa
Ada banyak golongan di belakang 2 kubu, tentu banyak pula kepentingan dari golongan tersebut.
Untuk 1 periode 8 tahun mungkin untuk saat ini hanya sebagai wacana saja, karena untuk mewujudkannya perlu kajian dan keterlibatan dari berbagai pihak dan juga waktu yabg tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya.
Nice info gan, dan terus menulis.
ragamfootball.blogspot.com
Tu kan, kalo om abdul majid aja setuju, aorlin jadi tambah setuju pake banget.
Siap om
Masa jabatan 8 tahun tapi 1 periode sy sangat setuju. Ini mengurangi konflik of interest.
Monggo singgah di http://www.abdulmajid.id